www.teropongpublik.id – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XII dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim baru-baru ini melaksanakan studi lapangan di Pemerintah Kota Bontang. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juli 2025 dan diikuti oleh 38 peserta yang sangat antusias.
Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya melakukan studi banding, tetapi juga berfokus pada identifikasi kelemahan struktural yang ada di pemerintah daerah. Dengan metode baru ini, diharapkan peserta mampu merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan kinerja instansi.
Pada kegiatan studi lapangan ini, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama fokus pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bontang, sedangkan kelompok kedua mengamati Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Bontang.
Transformasi Pendekatan Studi Lapangan dalam Pelatihan
Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menjelaskan bahwa transformasi model studi lapangan ini dimaksudkan untuk memperdalam analisis kelembagaan. Peserta dilatih untuk mampu melakukan analisis dan advokasi kebijakan yang lebih bertanggung jawab dan realistis.
“Dulu, kami lebih fokus pada best practice, namun sekarang peserta ditantang untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada. Dengan cara ini, mereka diharapkan bisa merumuskan rekomendasi yang berdampak positif,” ucap Nina.
Hal ini menunjukkan komitmen BPSDM Kaltim dalam menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya paham teori, tetapi juga mampu berkontribusi secara praktis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Reaksi Positif dari Pemerintah Kota Bontang
Dedy Haryanto, Kepala Kesbangpol Bontang, memberikan apresiasi terhadap masukan yang diberikan oleh peserta PKA. Ia mengakui bahwa pendekatan baru dalam studi lapangan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan kesbangpol, terutama menjelang pemilu yang sarat dengan dinamika sosial.
Pembicaraan yang lebih mendalam juga terjadi selama diskusi di bawah panduan Widyaiswara Ahli Utama, Jauhar Efendi. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait peran Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme, yang menjadi salah satu isu penting di Bontang.
Interaksi yang dinamis ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya belajar, tetapi juga berkontribusi pada perumusan kebijakan lokal yang relevan terhadap keadaan saat ini.
Penjelasan Strategis dan Advokasi dari Sekda Bontang
Pada hari kedua, peserta mendapatkan pemaparan dari Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati. Dalam kuliah umum ini, beliau memaparkan tentang capaian kinerja 100 hari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.
“Hampir semua program prioritas menunjukkan hasil yang sangat baik. Kami berharap program-program ini dapat terus berlanjut,” ungkap Aji dalam presentasinya yang bertemakan “Pengayaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bontang.”
Pemaparan ini memberikan gambaran jelas tentang keberhasilan pemerintahan setempat dan menambahkan motivasi bagi peserta untuk turut berkontribusi dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan.
Penyampaian Rekomendasi Kebijakan oleh Peserta
Selain pemaparan dari Sekda, sesi akhir diisi dengan penyampaian hasil advokasi kebijakan oleh para peserta. Mereka memberikan rekomendasi konkret kepada dua SKPD yang bersangkutan, yang langsung didengarkan oleh Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto.
Sudi menyambut baik masukan dari para peserta, bahkan beliau berjanji akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta dalam pelatihan sangat dihargai.
Studi lapangan ini bukan sekadar serangkaian aktivitas, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran PKA yang bertujuan mencetak ASN yang responsif terhadap perubahan dan inovatif dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.
Pelatihan semacam ini penting untuk memastikan bahwa aparatur pemerintahan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada dan mencari solusi yang efektif terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, serta para penggiat pendidikan dan pendamping yang membantu memastikan kelancaran acara. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
