www.teropongpublik.id – Transformasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung dengan fokus yang lebih luas, mencakup tata kelola aset negara yang berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan aset berlangsung secara akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan jangka panjang.
Kunjungan terbaru oleh Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjadi momen penting dalam proses ini. Mereka melakukan peninjauan langsung terhadap Barang Milik Negara (BMN) di kawasan IKN, menandakan komitmen terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan aset.
Melalui aktivitas ini, diharapkan setiap pihak terlibat dapat memahami dan mendukung pengelolaan aset negara yang lebih baik di IKN. Peninjauan ini juga mencerminkan langkah pemerintah untuk menyusun strategi yang tepat dalam pengelolaan aset di ibu kota baru.
Pentingnya Pemanfaatan Aset Negara di IKN secara Berkelanjutan
Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Komisi XIII, Franky Sibarani, yang meninjau berbagai fasilitas penting di IKN. Di antara fasilitas tersebut adalah Istana Negara, Istana Wakil Presiden, dan beberapa gedung kementerian yang baru dibangun.
Franky Sibarani memberikan penilaian positif terhadap progres pembangunan di IKN dan menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan aset tersebut. Ia menyatakan bahwa beberapa fasilitas sudah siap untuk difungsikan, mendorong kementerian terkait untuk segera beroperasi di lokasi baru ini.
Menurutnya, pengoperasian kementerian-kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR dapat dimulai untuk mendukung pengadministrasian kegiatan pemerintah di IKN. Hal ini juga akan mengoptimalkan penggunaan aset yang telah dibangun.
IKN sebagai Contoh Pengelolaan Aset Publik yang Efektif
Kunjungan ini juga melibatkan berbagai perwakilan dari kementerian lain, yang berperan penting dalam mengkaji kesiapan teknis pengelolaan gedung di IKN. Mereka bersama-sama melakukan survei untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan baik.
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN, mengungkapkan bahwa penguatan tata kelola aset merupakan salah satu pilar dalam rencana strategis jangka panjang. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai model nasional dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
Lebih lanjut, Basuki menekankan bahwa tujuan pembangunan di IKN bukan hanya sekadar pemindahan ibu kota. Namun, diharapkan bisa menjadi desain baru dalam pengelolaan pemerintahan yang modern serta responsif terhadap perkembangan zaman.
Mendorong Kementerian dan Lembaga Pindah ke IKN Secara Bertahap
Franky Sibarani menekankan perlunya mobilisasi bertahap kementerian dan lembaga ke IKN, dimulai dari instansi yang sudah siap secara infrastruktur. Ini diharapkan akan mempercepat proses pemerintahan di ibu kota baru tanpa harus menunggu semua proyek selesai sepenuhnya.
Pendekatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan perpindahan pusat pemerintahan berjalan lancar. Dengan begitu, pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak ada pemborosan sumber daya yang terjadi.
Kunjungan ini tidak hanya menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di IKN, tetapi juga menunjukkan komitmen semua pihak untuk mensukseskan pembangunan ibu kota baru. Dengan kolaborasi yang baik, pengoperasian kementerian di IKN diharapkan dapat berlangsung dengan optimal.
