www.teropongpublik.id – Langit cerah dan udara segar di Ibu Kota Nusantara menjadi latar belakang bagi kegiatan anggota Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, yang meninjau progres pembangunan di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ini bukan hanya sekadar monitoring, melainkan juga menjadi upaya mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar.
Selama kunjungan, Sibarani disambut oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan Deputi Hubungan Kelembagaan serta Kemasyarakatan Setneg, Yuli Harsono. Sibarani menekankan pentingnya pemindahan ibu kota negara, tidak hanya sebagai proyek pembangunan fisik tetapi juga sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
Dalam sebuah ucapannya, Sibarani menyatakan, “Ini bukan sekadar pemindahan ibu kota. Ini adalah upaya membangun pusat gravitasi baru Indonesia di luar Jawa.” Ini menunjukkan visi yang lebih besar untuk pembangunan di Kalimantan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.
Proyek IKN dan Harapan Masyarakat Lokal
Sibarani, yang berasal dari Dapil Kalimantan Barat I, membagikan harapan masyarakat di daerahnya. Banyak warga menginginkan agar pembangunan IKN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. “Warga bertanya, apakah proyek besar ini membuka peluang bagi mereka?” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa bukan hanya tenaga buruh yang dibutuhkan, tetapi juga tenaga profesional dan ASN. Dengan pesatnya pembangunan, ada kebutuhan di berbagai sektor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
Optimisme menyelimuti Rahmat, salah satu warga Desa Bumi Harapan. Kini dia bekerja sebagai buruh bangunan di proyek IKN dan merasa lebih beruntung dibandingkan sebelumnya. “Dulu kerja serabutan, sekarang sudah dua tahun kerja di sini,” ucapnya penuh semangat.
Pembangunan Fasilitas Umum dan Kesempatan Kerja
Harapan juga disampaikan oleh Yuni, seorang ibu muda setempat yang bercita-cita untuk bekerja di salah satu fasilitas publik. “Kalau rumah sakit sudah buka, semoga saya bisa kerja di bagian administrasi,” ujarnya optimis.
Sibarani juga menegaskan bahwa DPR RI akan senantiasa memantau penganggaran serta pengoperasian aset negara di IKN, dan memastikan bahwa proses rekrutmen pegawai serta penyedia jasa melibatkan masyarakat lokal. “Rekrutmen pegawai dan penyedia jasa harus terbuka bagi warga Kalimantan,” tegasnya.
Data dari Otorita IKN menunjukkan bahwa progres pembangunan di KIPP IKN telah mencapai lebih dari 75 persen. Pengalihan 16 ribu ASN yang direncanakan pada kuartal IV tahun 2025 menjadi salah satu target utama dari proyek ini.
Masyarakat Kalimantan dan Tantangan Pembangunan
Di tengah kegaduhan proyek konstruksi, harapan masyarakat Kalimantan terus tumbuh. Bagi mereka, IKN bukan hanya sekadar simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. “Kami ingin Nusantara bukan hanya untuk Jakarta yang berpindah, tapi untuk Kalimantan yang bangkit bersama,” tambah Sibarani.
Bukan hanya diharapkan menghasilkan lapangan kerja, tetapi juga akses kepada pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat yakin bahwa peluang baru akan semakin terbuka.
Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat lokal. Sibarani dan timnya berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi dan kebutuhan warga setempat dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan.
