www.teropongpublik.id – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini, terutama untuk meningkatkan konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memperpendek jarak, tetapi juga untuk memastikan agar masyarakat dari berbagai kabupaten dapat dengan mudah mengakses IKN.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa dana untuk proyek ini sebagian besar bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Diproyeksikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim akan mencapai Rp10 triliun pada tahun 2025, di mana Rp8,4 triliun di antaranya berasal dari pendapatan pajak.
Rudy menjelaskan bahwa pembangunan jalan pendekat ini krusial untuk meningkatkan akses masyarakat. Dalam sebuah acara pengakuan kepada masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan, ia menyatakan pentingnya peran pajak dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur.
Pentingnya Pembangunan Jalan Pendekat untuk IKN
Jalan pendekat yang sedang dibangun akan menghubungkan berbagai kabupaten ke IKN. Salah satu proyek strategis adalah jalan yang menghubungkan Kutai Barat dengan IKN melalui Sotek, tepat di perbatasan Paser dan Penajam Paser Utara.
Menurut Rudy, jarak dari Kutai Barat ke Samarinda saat ini mencapai 300 kilometer. Namun, dengan adanya jalan pendekat ini, jarak menuju IKN bisa dipangkas hingga hanya menjadi 103 kilometer saja.
Tak hanya itu, pembangunan juga difokuskan pada jalur Kutai Timur menuju Berau. Jalur saat ini melalui Wahau memiliki panjang sekitar 250 kilometer, namun dengan jalur pesisir yang baru, jarak ini bisa disingkat menjadi hanya 37,5 kilometer.
Dampak Positif terhadap Mobilitas Masyarakat
Pembangunan jalan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dengan akses yang lebih mudah, diharapkan terjadi peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.
Rudy juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Ia mengapresiasi kontribusi masyarakat yang telah taat membayar pajak, karena pajak yang dikumpulkan merupakan sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur.
“Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri,” ujar Rudy, mengingatkan kepada semua pihak tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemerintahan.
Menjaga Keseimbangan Tarif Pajak di Kaltim
Selain membahas proyek infrastruktur, Rudy juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penetapan tarif pajak. Di Kaltim, tarif pajak kendaraan bermotor terbilang rendah, yakni 0,8 persen, menjadikannya yang terendah di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarifnya adalah 5 persen untuk umum atau subsidi, dan 7,5 persen untuk industri. Comparatif dengan provinsi lain yang memiliki tarif pajak rata-rata mencapai 10 persen, Kaltim menunjukkan kebijakan yang lebih bersahabat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi tanpa mengorbankan daya beli mereka. Hal ini sejalan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
Rencana Jangka Panjang dan Keberlanjutan Pembangunan
Pemerintah Kalimantan Timur berencana untuk terus memantau perkembangan proyek infrastruktur dalam jangka panjang. Pembangunan jalan pendekat hanyalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut.
Dalam perencanaan tersebut, pemerintah akan melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat pun menjadi hal yang tak kalah penting untuk memastikan segala perencanaan dapat berjalan sesuai harapan.
Rudy menekankan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan perbaikan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, setiap proyek yang diluncurkan bisa benar-benar membawa manfaat nyata bagi kepentingan publik.