www.teropongpublik.id – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menerima audiensi perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh / Pemprov Kaltim
SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kaltim resmi meluncurkan Program Gratispol untuk pendidikan tinggi. Kabar gembira ini membuka era pendidikan gratis bagi ribuan mahasiswa baru di Benua Etam. Dengan peluncuran ini, diharapkan para pelajar tidak lagi terhambat oleh biaya pendidikan yang sering kali menjadi beban.
Pada Senin, 16 Juni 2025, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memimpin penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim. Kebijakan ini memungkinkan mahasiswa baru untuk bebas dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), memberikan harapan bagi banyak orang tua yang selama ini merasa kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Anggaran untuk Program Pendidikan Tinggi
Program Gratispol (Gratis Biaya Sekolah dan Kuliah) menjadi salah satu program prioritas dalam visi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji yang diluncurkan pada Februari 2025. Alokasi dana dari APBD telah tersedia untuk membebaskan biaya kuliah ribuan mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi.
Di bawah program ini, terdapat kebijakan yang mengatur bahwa jika ada mahasiswa yang sudah terlanjur membayar UKT sebelum pengumuman Program Gratispol, perguruan tinggi wajib mengembalikannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang adil bagi semua.
Manfaat Program untuk Mahasiswa Baru
Di fase awal, program ini menjangkau sekitar 16.823 mahasiswa baru dari tujuh kampus negeri. Rincian menunjukkan bahwa Universitas Mulawarman (Unmul) memperoleh kontribusi terbanyak, diikuti oleh UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Politeknik Negeri Samarinda, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Hal ini menunjukkan besarnya antusiasme dari generasi muda untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa dibebani biaya yang tinggi.
Langkah nyata ini tidak hanya berbicara mengenai angka, tetapi juga tentang masa depan. “Ini adalah komitmen nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda Kaltim bisa kuliah tanpa beban biaya,” tegas Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah. Dalam konteks ini, Program Gratispol dianggap sebagai langkah progresif yang memungkinkan kaum muda untuk mengejar impian mereka.
Peluang bagi Perguruan Tinggi Swasta
Saat ini, kerjasama baru berlaku untuk perguruan tinggi negeri, namun pihak pemerintah memastikan bahwa perguruan tinggi swasta akan mendapatkan alokasi yang sama. Proses ini akan dilaksanakan setelah pendaftaran mahasiswa baru di kampus swasta selesai. Ini artinya, lebih banyak siswa bisa merasakan manfaat pendidikan gratis, tidak terbatas hanya pada perguruan tinggi negeri.
“Kami sangat berharap agar proses ini berjalan lancar sehingga lebih banyak siswa bisa meraih pendidikan tinggi tanpa beban biaya,” tambah Dasmiah, mencerminkan optimisme pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Kaltim.
Aturan dan Hukum yang Mendukung Program
Menurut Dasmiah, segala instrumen hukum untuk Program Gratispol telah disiapkan dengan baik. Peraturan Gubernur (Pergub) dan Petunjuk Teknis (Juknis) telah mendapatkan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses peluncuran program, dari asistensi hingga penandatanganan PKS dilakukan dalam waktu singkat.
Program Gratispol bukan hanya sebuah kebijakan; ini adalah terobosan dalam dunia pendidikan di Kaltim. Melalui pencanangan target pendidikan minimal 16 tahun untuk semua warga Kaltim, setara dengan gelar Sarjana (S1), langkah ini diyakini sebagai strategi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berharap pendidikan menjadi alat revitalisasi sosial yang berpengaruh positif pada kualitas hidup masyarakat.
