www.teropongpublik.id – Kota Balikpapan, bersama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, baru saja meluncurkan digitalisasi sistem retribusi daerah. Inisiatif ini berlangsung dalam agenda High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Kamis, 4 Desember 2025. Upaya ini menandai langkah signifikan dalam transformasi layanan publik berbasis nontunai di Kalimantan Timur.
Pada peluncuran tersebut, tiga sektor retribusi utama yang menjadi fokus adalah retribusi parkir, pasar/pertokoan, dan persampahan. Digitalisasi memberikan akses yang lebih cepat dan aman dalam proses pembayaran, serta mengurangi risiko kebocoran. Dengan adanya kanal QRIS, masyarakat kini dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien.
Kegiatan HLM ini mengusung tema “Mendorong Transformasi Digital untuk Layanan Publik dan Ketahanan Fiskal yang Andal”. Acara ini dihadiri oleh beberapa pemimpin daerah, termasuk Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Bupati Paser, dan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Mereka berkumpul untuk membahas langkah-langkah strategis dalam digitalisasi layanan publik yang lebih baik.
Transisi Menuju Layanan Publik Era Digital yang Lebih Modern
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital. Melalui kerjasama ini, pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dapat berjalan dengan lebih lancar, sesuai dengan era digital saat ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mudah melakukan pembayaran melalui platform digital.
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menekankan pentingnya digitalisasi untuk mempercepat proses bisnis yang mempermudah masyarakat. Ia berharap seluruh anggota TP2DD dapat berkolaborasi demi efisiensi layanan publik yang lebih baik. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi juga meningkat.
Sementara itu, Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menegaskan bahwa implementasi digitalisasi harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini penting agar ekosistem digital bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat serta pemerintah. Pendekatan terintegrasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.
Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa kebijakan sistem pembayaran ke depan berfokus pada stabilitas dan akselerasi ekonomi digital. Fokus tersebut akan dilakukan melalui peningkatan transaksi keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.
Robi mencatat bahwa salah satu inisiatif yang ditempuh adalah mempercepat digitalisasi transaksi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Konsep CeMuMuAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal—mendefinisikan standar baru dalam layanan publik. Dengan demikian, publik akan merasakan manfaat langsung dari sistem ini.
Di samping itu, penguatan ekosistem ETPD (Ekonomi Terintegrasi Pembayaran Digital) menjadi fokus utama. Inovasi seperti SNAP dan QRIS dianggap sebagai perubahan signifikan dalam metode pembayaran pajak dan retribusi. Memasuki triwulan III 2025, statistik menunjukkan adanya peningkatan drastis dalam jumlah merchant dan nilai transaksi yang terlibat dalam sistem digital.
Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Melalui Digitalisasi
Digitalisasi retribusi daerah ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Harapannya, sistem ini tidak hanya mempermudah pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pembaruan ini bertujuan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat.
Melalui penandatanganan pembaruan roadmap dan evaluasi rutin dari HLM, komitmen penguatan TP2DD dapat terus diupayakan. Ini adalah langkah untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah pada sektor-sektor prioritas. Dengan dukungan dari semua pihak, literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga akan meningkat.
Pencapaian dalam digitalisasi ini juga mendapatkan pengakuan, di mana Kota Balikpapan meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Kategori Kota di Kalimantan. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kemajuan signifikan, naik dari peringkat 34 ke peringkat 9 dalam kategori kabupaten di wilayah Kalimantan. Ini menjadi bukti soliditas dan potensi masa depan digitalisasi di daerah tersebut.