www.teropongpublik.id – Kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang memprihatinkan, terutama di kawasan perkotaan. Menurut data terbaru, banyak keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan meskipun pembangunan terus dilakukan di berbagai sektor, seperti infrastruktur dan ekonomi.
Di tengah upaya pembangunan, fakta bahwa kemiskinan semakin meningkat di kota-kota besar menjadi sorotan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin, yang menyebabkan banyak keluarga merasakan tekanan hidup yang lebih berat akibat tingginya harga kebutuhan pokok.
Keadaan ini menunjukkan adanya celah yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah. Tak hanya infrastruktur yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesejahteraan ekonomi warga urban yang kini semakin sulit dijangkau.
Peningkatan Kemiskinan di Perkotaan Kalimantan Timur
BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2025 mencapai 5,19 persen, yang setara dengan lebih dari 200 ribu orang. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan data sebelumnya pada Maret 2025.
Mengkhawatirkan, kenaikan jumlah orang miskin paling banyak terjadi di wilayah perkotaan. Dalam kurun waktu Maret hingga September 2025, jumlah penduduk miskin kota meningkat sebanyak 4,87 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan justru mencatat penurunan hingga 2,54 ribu orang.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan menghadapi kemiskinan tidak sama antara kota dan desa. Sementara desa menghadapi kemajuan, banyak warga kota merasa terjebak dengan tekanan biaya hidup yang semakin meningkat.
Biaya Hidup yang Meningkat dan Pengaruhnya
Kepala BPS Kaltim, Mas’ud Rifai, mengungkapkan prosentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,16 persen menjadi 4,31 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan angka kemiskinan di daerah perdesaan yang berkurang dari 7,48 persen menjadi 7,24 persen.
Situasi ini membuat warga kota, terutama di Samarinda dan Balikpapan, merasa tertekan. Tingginya harga beras, lauk pauk, dan kebutuhan pokok lainnya membuat banyak keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun pendapatan mereka berkurang.
Dalam hal ini, masalah biaya hidup tidak bisa diabaikan. Selain beban hariannya yang meningkat, warga juga harus menghadapi kenyataan bahwa penghasilan mereka tidak berbanding lurus dengan kebutuhan yang terus mendesak.
Pengeluaran Utama Warga Miskin di Kalimantan Timur
BPS mencatat Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur pada September 2025 adalah sebesar Rp897.759 per kapita per bulan. Dari jumlah ini, lebih dari 70 persen dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.
Beras menjadi komoditas yang menyumbang signifikan terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi sebesar 17,17 persen di kawasan perkotaan dan 21,28 persen di perdesaan. Selain itu, rokok kretek filter, daging ayam, telur, dan mi instan juga menjadi komponen penting dalam pengeluaran rumah tangga miskin.
Artinya, mayoritas penghasilan yang diterima oleh keluarga-keluarga miskin habis hanya untuk bertahan hidup tanpa peluang untuk memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Perhitungan Biaya Hidup Keluarga Miskin di Kota
Rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Timur terdiri dari sekitar 5,14 anggota keluarga. Dalam situasi ini, satu keluarga miskin membutuhkan sekitar Rp4,61 juta per bulan untuk sekadar berada di atas garis kemiskinan.
Meskipun ada sedikit perbaikan dalam kualitas kemiskinan yang dicatat BPS, dengan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang menunjukkan penurunan, hal ini tidak cukup untuk memberi harapan lebih baik bagi mereka yang masih berjuang.
Keberhasilan harus dilihat dari berbagai sisi, termasuk apakah keluarga tersebut dapat meningkatkan pendapataan atau bertahan dari tekanan finansial yang ada.
Menjawab Tantangan di Tengah Pembangunan Kota
Kenaikan angka kemiskinan di kalangan penduduk kota menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah. Dalam konteks pembangunan yang masif dan pergerakan ekonomi yang dinamis, tantangan kenaikan biaya hidup justru lebih dirasakan di wilayah perkotaan.
Bagi masyarakat, tantangannya adalah konkret dan nyata: bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga ketika biaya terus meningkat sementara penghasilan stagnan. Upaya untuk mengatasi situasi ini perlu melibatkan berbagai sektor dan kebijakan yang terarah.
Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah harus memikirkan solusi yang lebih baik agar pembangunan tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.