www.teropongpublik.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh aktivitas angkutan alat berat. Dalam sebuah dialog dengan pelaku usaha pertambangan dan migas, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak buruk yang diakibatkan oleh kendaraan berat yang melintasi jalan publik.
Pernyataan ini muncul setelah ia melakukan perjalanan darat sejauh 320 kilometer dari Samarinda ke Kutai Barat, sebuah upaya untuk merasakan langsung keadaan jalan yang harus dilalui oleh masyarakat. Gubernur merasa perlu untuk berkontribusi tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai warga yang merasakan kesulitan di lapangan.
“Saya bawa sendiri kendaraan dinas supaya tahu apa yang dialami warga. Jalannya sudah rusak parah,” ungkapnya dengan nada serius. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki keadaan dan membantu masyarakat yang terdampak.
Kerusakan Parah di Jalur Pertambangan
Kerusakan infrastruktur yang paling parah terlihat di kawasan perbatasan antara Kutai Kartanegara dan Kutai Barat, terutama di jalur dari Perian menuju Barong Tongkok. Ini adalah area yang sering dilalui alat berat, dan kondisi jalannya kini sangat menyedihkan.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa kerusakan ini bukan diakibatkan oleh transportasi sawit, melainkan oleh aktifitas alat berat pertambangan yang melintas di jalan-jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya identifikasi sumber masalah dalam upaya perbaikan infrastruktur.
Ia juga mengungkapkan bahwa alat-alat berat tersebut memiliki tonase yang sangat besar, dengan panjang bed dan trailer yang dapat membawa beban hingga 20 ton. Ditambah dengan alat berat seperti PC 210 atau PC 400, total beratnya bisa mencapai 60 ton. “Jika ini dibiarkan terus-menerus, jalan-jalan kita akan semakin parah,” tambahnya.
Langkah-Langkah Pemprov untuk Perbaikan
Sebagai respons atas kondisi ini, Gubernur segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah untuk mencegah angkutan alat berat menggunakan jalur darat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengalihan pengangkutan alat berat ke jalur sungai atau laut, yang lebih aman untuk infrastruktur jalan.
Gubernur Rudy menyatakan, “Kami sangat mendukung investasi di sektor pertambangan dan migas, tetapi kami juga harus memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang digunakan.” Ini menunjukkan keseimbangan antara dukungan investasi dan perlindungan infrastruktur publik.
Keputusan ini tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi diharapkan menjadi kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah Kaltim. Dengan memperhatikan jalur lalu lintas yang sering digunakan oleh alat berat, diharapkan kondisi infrastruktur dapat diperbaiki dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam bertransportasi.
Mendorong Kolaborasi Antara Pemerintah dan Perusahaan
Gubernur mengajak semua pelaku industri untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun Kaltim yang berkelanjutan. Hal ini penting agar semua pihak bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan industri tanpa mengorbankan infrastruktur yang vital.
Partisipasi aktif perusahaan dalam menjaga dan merawat infrastruktur adalah kunci keberhasilan. Gubernur berharap agar semua pemangku kepentingan bisa saling mendukung, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan ke depan akan timbul kesadaran kolektif di kalangan industri untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Hasilnya, tidak hanya akan menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat luas di Kaltim.
