www.teropongpublik.id – Perhatian serius terhadap masalah kendaraan over dimension over load (ODOL) sedang ditingkatkan di Indonesia. Kebijakan nasional ini diusung oleh Kementerian Perhubungan yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalkan pelanggaran terkait muatan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi yang ditetapkan.
Kepentingan mengatasi masalah ODOL bukan hanya tentang keselamatan di jalan raya, tetapi juga terkait dengan kondisi infrastruktur yang sering kali cepat rusak akibat kendaraan yang melanggar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran transportasi dan perkembangan ekonomi.
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) berperan sangat penting dalam upaya ini. Mereka merupakan garda terdepan dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan muatan dan dimensi kendaraan yang tidak sesuai standar.
Menyikapi Pentingnya Pengawasan Ketat Terhadap Kendaraan ODOL
Pentingnya pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar batasan muatan menjadi semakin jelas ketika memperhatikan data kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam enam bulan pertama tahun 2025, sebanyak 1.223.961 kendaraan telah diperiksa di seluruh UPPKB di Indonesia, dengan 300.427 kendaraan di antaranya melanggar, yang berarti 24,55% dari total yang diperiksa.
Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% pelanggaran berkaitan langsung dengan kelebihan muatan, yang bisa mencapai lebih dari 100%. Situasi ini mengkhawatirkan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keselamatan dan kondisi infrastruktur jalan.
UPPKB Kemang, yang terletak di jalur strategis menuju Jakarta dan Tangerang, menjadi salah satu titik fokus dengan mencatat 1.410 pelanggaran dari 23.867 kendaraan yang diperiksa dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas.
Inovasi dan Pengembangan Teknologi dalam Pengawasan Kendaraan
Inovasi teknologi menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. UPPKB Kemang kini telah mengadopsi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan sistem BLU-E yang memungkinkan deteksi kendaraan secara real-time. Ini merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penindakan pelanggaran.
Selain itu, teknologi Weigh in Motion (WIM) akan diterapkan untuk memungkinkan penimbangan kendaraan secara otomatis tanpa perlu berhenti. Dengan cara ini, antrian truk dapat diminimalkan, dan proses pengawasan pun menjadi lebih efisien.
Transformasi teknologi ini diharapkan dapat mempercepat penerapan regulasi yang ada, serta meningkatkan kesadaran para sopir akan pentingnya mematuhi batasan muatan yang telah ditetapkan. Upaya ini merupakan bagian dari digitalisasi pengawasan semua angkutan barang di Indonesia.
Peran DPR dalam Pengawasan Jembatan Timbang yang Efektif
Pengawasan terhadap jembatan timbang pun menjadi sorotan, di mana potensi untuk praktik ilegal harus diwaspadai. Wakil Ketua Komisi V DPR RI menekankan pentingnya menjaga integritas sistem transportasi nasional agar tidak tergerus oleh praktik-praktik korup dan kolusi.
“Dengan pengawasan yang lemah, kendaraan ODOL bisa lolos hanya dengan suap. Situasi ini tidak hanya merusak jalan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada,” ungkapnya tegas.
Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua pihak sangat diperlukan, agar pengawasan dapat berjalan maksimal dan pelanggaran dapat diminimalisasi secara efektif.
Kolaborasi: Kunci Berhasilnya Program Zero ODOL
Keberhasilan program Zero ODOL bukanlah tanggung jawab Kementerian Perhubungan semata. Semua pemangku kepentingan, termasuk operator angkutan, penegak hukum, dan pemerintah daerah, harus bergandeng tangan untuk mencapai tujuan ini.
Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan dapat tercipta logistik yang tertib dan aman. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.
“Program Zero ODOL ini tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus direalisasikan melalui tindakan nyata dari semua yang terlibat,” tegas pejabat terkait. Langkah konkrit ini sangat dibutuhkan untuk membangun sistem transportasi yang lebih baik ke depannya.
