www.teropongpublik.id – Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru saja menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa untuk program Digitalisasi Pendidikan. Kasus ini melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan berlangsung antara tahun 2019 hingga 2022.
Penyidikan yang sedang berlangsung mengungkap fakta mengejutkan mengenai keterlibatan orang-orang dekat Menteri Pendidikan saat itu. Mereka teridentifikasi sebagai anggota grup WhatsApp yang dinamakan “Mas Menteri Core Team,” yang dibentuk sebelum Menteri resmi menjabat.
Grup tersebut diduga berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi tentang pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemendikbudristek. Ini menandakan adanya persiapan yang matang sebelum keputusan resmi dibuat.
Proses Penyidikan Kasus Korupsi yang Dimulai Sejak Mei 2025
Penyidikan kasus ini digelar secara maraton sejak 20 Mei 2025, dengan tim Jaksa Penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang terlibat. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 80 saksi dan sejumlah ahli dalam kurun waktu dua bulan.
Selama prosesnya, penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang krusial untuk menetapkan siapa saja yang terlibat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menegaskan pentingnya mempercepat pengumpulan bukti demi mencapai kejelasan dalam perkara ini.
Empat tersangka tersebut terdiri dari SW yang merupakan Direktur Sekolah Dasar dan Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2020-2021. Selain itu, ada juga MUL, Direktur SMP, JT sebagai Staf Khusus Mendikbudristek, dan IBAM sebagai konsultan teknologi dari kementerian tersebut.
Detail Terlibatnya Tersangka dalam Pengadaan Sejak Awal
JT nampak menjadi sosok kunci dalam proses pengadaan. Pada Desember 2019, ia aktif berdiskusi tentang teknis pengadaan laptop berbasis Chrome OS. Ia melibatkan YK dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggali lebih lanjut bagaimana pengadaan bisa berjalan.
Walaupun tidak memiliki kewenangan resmi, JT memimpin beberapa rapat, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi Zoom. Dia mendorong semua pihak untuk menggunakan Chrome OS sebagai platform utama dalam pengadaan tersebut.
Pada rapat yang dipimpin Menteri Nadiem Anwar Makarim pada 6 Mei 2020, JT, SW, MUL, dan IBAM turut serta meskipun pengadaan resmi belum dimulai. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang kuat antara mereka dalam menyusun langkah-langkah pengadaan.
IBAM memiliki peran tersendiri dalam menjamin bahwa hasil analisis teknis mendukung penggunaan Chrome OS. Ia enggan menandatangani kajian awal yang dianggap belum memenuhi syarat, mendorong revisi hingga akhirnya disepakati.
SW, berperan dalam menjalankan proses di lapangan, memerintahkan pengaturan teknis serta mengganti pejabat yang menolak arahan. Ia juga mengubah metode pengadaan dari e-Katalog menjadi SIPLah, sehingga memastikan pengadaan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.
Peran Masing-Masing Tersangka dalam Pengadaan
MUL memiliki peranan serupa dengan STR di tingkat SMP. Ia juga memberikan arahan dalam pengadaan, menunjuk pihak penyedia yang terkait dan membuat petunjuk teknis yang mendorong penggunaan Chrome OS. Ini menegaskan bahwa keterlibatan mereka sangat sistematis dalam pengadaan ini.
Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pengadaan tidak semata-mata sesuai dengan prosedur yang berlaku, melainkan terlihat adanya kepentingan tertentu yang mendasarinya. Para tersangka jelas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan cara yang mereka rencanakan.
Proses hukum terkait kasus ini tidak hanya berdampak pada individu, namun juga institusi yang terlibat. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seperti ini tentunya merugikan pendidikan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Seiring berjalannya penyidikan kasus ini, harapan masyarakat terletak pada proses hukum yang transparan dan akuntabel. Publik semakin menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari para pejabat yang terlibat.
Kasus ini masih dalam perjalanan, dan Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus menelusuri lebih dalam. Setiap bukti yang ditemukan akan dimanfaatkan untuk mengungkap jaringan korupsi ini hingga ke akarnya.
Dengan adanya perhatian besar dari masyarakat, diharapkan langkah-langkah tegas akan diambil untuk memastikan integritas dalam pengelolaan pendidikan di negeri ini. Proses hukum harus menjadi bagian dari upaya besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan terseleksi dari praktik-praktik tercela.
