www.teropongpublik.id –
Ketua DPR, Puan Maharani. (Dok: DPR)
BALI, Puan Maharani menyoroti serius lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di Bali, yang dinilainya sebagai indikasi jelas dari kerentanan sistem ketenagakerjaan nasional. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh stakeholder yang berkepentingan.
Dengan semakin banyaknya pekerja yang terkena PHK, padahal sektor pariwisata adalah tulang punggung ekonomi daerah Bali, banyak yang bertanya: apa yang akan dilakukan pemerintah? Gelombang PHK ini sangan mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan kita sedang dalam tekanan.
Realita pahit dalam sektor pariwisata
Belum lama ini, tercatat sekitar 100 pekerja sektor pariwisata mengalami PHK di salah satu hotel besar di Badung, Bali. Penurunan tajam aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) menjadi penyebab utama hilangnya pekerjaan ini. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya pendapatan yang bergantung pada satu sektor yang begitu rentan terhadap perubahan global.
Data lebih lanjut menunjukkan bahwa PT Coca Cola Bottling Indonesia juga memutuskan hubungan kerja terhadap 70 karyawannya akibat penutupan pabrik di Desa Werdi Bhuwana, yang direncanakan menghentikan operasinya mulai 1 Juli 2025. Ini adalah sebuah sinyal yang tidak bisa diabaikan.
Fenomena sistemik di belakang gelombang PHK
Puan menggarisbawahi bahwa PHK di Bali bukanlah masalah sporadis, melainkan mencerminkan krisis sistemik yang lebih dalam. Ia mengatakan, ekonomi daerah yang tergantung pada sektor tertentu sangat berisiko, apalagi jika menghadapi dinamika global yang tak terduga. Hal ini menuntut tanggapan dari pemerintah yang harus lebih cepat dan tepat, bukan sekadar retorika untuk menenangkan publik.
Terlebih lagi, ketiadaan strategi konkret dari pemerintah untuk menangani masalah ini semakin memperparah situasi. Skema pelatihan dan reskilling bagi pekerja yang terdampak juga hampir tidak terlihat, yang secara langsung mengakibatkan hilangnya peluang bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.
Dampak yang lebih luas dari PHK massal
Puan memberi peringatan bahwa dampak dari gelombang PHK ini tidak hanya dirasakan langsung oleh pekerja, tetapi juga menyebabkan efek domino yang luas. Melemahnya konsumsi rumah tangga akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan angka pengangguran dan beban sosial. Hal ini juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Narasi pertumbuhan ekonomi jangan hanya menjadi omong kosong di pusat, tetapi harus beresonansi di daerah,” kata Puan. Jika negara absen dalam menangani masalah ketenagakerjaan ini, kepercayaan publik akan semakin berkurang, dan efeknya bisa berdampak jangka panjang bagi stabilitas sosial.
Pentingnya Gugus Tugas Nasional untuk Penanggulangan PHK
Untuk menangani masalah PHK, Puan mendorong pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK. Langkah awal seharusnya difokuskan pada daerah-daerah yang paling kritis, seperti Bali, Batam, dan kawasan industri di Jawa Barat. Dengan penanganan yang lebih terstruktur, diharapkan masalah ini bisa diredam lebih awal.
Evaluasi terhadap kebijakan anggaran juga perlu dilakukan. Puan menekankan bahwa efisiensi tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan sektor-sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, seperti MICE, perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
Kolaborasi kementerian dan insentif untuk tenaga kerja
Puan menyerukan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata dalam hal pelatihan digital, dukungan untuk wirausaha dan UMKM berbasis pariwisata, serta insentif khusus untuk sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Program tersebut sangat penting untuk memastikan tenaga kerja lokal tetap bisa beradaptasi dan berinovasi.
- Pelatihan digital dan keterampilan baru (reskilling),
- Dukungan untuk wirausaha dan UMKM berbasis pariwisata,
- Insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“PHK bukan hanya statistik, tetapi sebuah tragedi sosial yang menyentuh langsung kehidupan jutaan keluarga. Negara harus hadir nyata di tengah krisis ini, bukan hanya di panggung-panggung konferensi internasional,” tegas Puan.
