www.teropongpublik.id –
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membeberkan sejumlah masalah krusial yang menghambat pembangunan daerah, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (18/6/2025).
Rapat ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, didampingi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Adi Purnomo, serta sejumlah pimpinan dan direktur utama BUMN nasional.
Pembangunan Terhambat oleh Berbagai Isu
Dalam forum tersebut, Gubernur Harum menyuarakan tantangan nyata yang dihadapi Kaltim — mulai dari akses energi, jaringan internet, pasokan pupuk, hingga konektivitas transportasi laut. Setiap isu ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi daerah, serta berpotensi mengganggu rencana pembangunan di masa depan.
Penanganan isu-isu ini bukan hanya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan BUMN. Kolaborasi ini sangat penting guna memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara efektif.
Pupuk Terbatas, Swasembada Pangan Terancam
Gubernur menyoroti terbatasnya ketersediaan pupuk, yang dinilai menghambat target swasembada pangan nasional di akhir 2025. Dengan target yang ambisius, ketersediaan pupuk harus ditangani dengan serius.
“Pak Dirut, pupuk jangan sampai kurang di Kaltim. Kami mau swasembada pangan,” tegas Harum kepada Dirut PT Pupuk Kaltim, Budi Wahyu Susilo. Menyediakan pupuk yang cukup sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani setempat.
Konektivitas Digital: Jaringan Internet Masih Lemah
Konektivitas digital juga menjadi perhatian serius. Banyak wilayah di Kaltim masih mengalami blankspot, meskipun digitalisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan yang seharusnya dapat dijangkau dengan teknologi.
“Jaringan kami sering putus-putus, Pak Direktur. Padahal Pak Presiden sudah minta digitalisasi dipercepat,” kata Harum kepada Direktur Network Telkomsel, Indera. Memperbaiki infrastruktur internet adalah langkah krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Masalah Energi: Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik
Masalah energi juga menjadi sorotan. Gubernur menyampaikan keluhan bahwa banyak desa di pedalaman Kaltim belum menikmati listrik. Ini adalah masalah mendesak yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.
“Kasihan desa-desa kami. Padahal Presiden ingin elektrifikasi segera tuntas,” ujarnya kepada Dirut PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung. Mencari solusi untuk elektrifikasi di daerah terpencil harus menjadi prioritas dan bagian dari langkah pembangunan yang lebih luas.
Transportasi Laut: Keterbatasan Rute Kapal
Dalam sesi yang lebih ringan, Gubernur Harum mengkritik absennya kapal PELNI yang dulu melayani rute ke Samarinda. Keterbatasan mode transportasi ini mempengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Ibu Dirut, dulu Pelni masuk Samarinda, sekarang tidak lagi. Jangan seperti dinosaurus, tiba-tiba punah,” selorohnya kepada Dirut PT Pelni, Tri Handayani. Membangun kembali rute ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.
Dukungan Nyata dari BUMN Diperlukan untuk Kaltim
Harum menegaskan, sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim menghadapi tantangan besar dan strategis. Ia meminta dukungan konkret dari BUMN dan regulasi pusat agar Kaltim bisa bergerak cepat dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan IKN.
“Kami butuh investasi, regulasi yang berpihak, dan kolaborasi lintas sektor. Kaltim sedang bergerak cepat, dan tidak boleh tertinggal,” tegasnya. Dukungan dari berbagai pihak akan sangat memengaruhi pembangunan berkelanjutan di Kaltim.
Komitmen DPR RI dalam Membangun Kaltim
Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, memastikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN siap mendukung percepatan pembangunan Kaltim, termasuk dalam upaya menyelesaikan masalah listrik desa.
“Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp49 triliun untuk elektrifikasi desa di seluruh Indonesia. Kami pastikan Kaltim jadi bagian dari prioritas,” kata Andre. Komitmen ini membawa harapan baru bagi masyarakat Kaltim untuk melihat perbaikan yang nyata di wilayah mereka.
