www.teropongpublik.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya perhatian terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tidak hanya fokus pada aspek megah tetapi juga pada infrastruktur di daerah penyangga. Dalam dialog dengan Komisi V DPR RI, ia mengingatkan bahwa seluruh kawasan di Kaltim harus sejalan dengan kemajuan yang terjadi di IKN, sehingga tidak ada wilayah yang terpinggirkan.
Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Gubernur Harum berpendapat bahwa jika tidak diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, kemajuan IKN justru menjadi ironi bagi rakyat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
Dia mengemukakan, “Tidak ada gunanya memiliki gedung megah di IKN jika jalan-jalan di daerah sekitarnya masih dalam kondisi parah.” Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan yang melibatkan 11 anggota Komisi V DPR RI dan kementerian terkait.
Pentingnya Konektivitas dan Infrastruktur dalam Pembangunan IKN
Konektivitas dan infrastruktur dasar di kawasan penyangga menjadi sorotan utama Gubernur Rudy Mas’ud. Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang adil hanya dapat dicapai jika aksesibilitas di wilayah tersebut mendapat perhatian serius. Tanpa adanya konektivitas yang kuat, daerah sekitarnya akan terus tertinggal.
Gubernur menuturkan, “Kaltim perlu dikembangkan sebagai satu ekosistem yang saling mendukung dengan IKN, bukan sekadar jadi penonton.” Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menciptakan sinergi antara IKN dan daerah sekitarnya.
Lebih lanjut, Harum menambahkan bahwa upaya pembangunan tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi industri, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan pemerataan.
Pernyataan DPR RI Mengenai Komitmen Terhadap Kaltim
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, memberikan jaminan bahwa perhatian akan diberikan kepada kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur. Dia menegaskan bahwa hal ini bukan sekadar janji kosong, melainkan bentuk komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kaltim sudah berkontribusi besar bagi negara. Seharusnya, rakyat yang tinggal di sini juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN,” ujarnya dengan tegas.
Anggota Komisi V lainnya, Hanan Rozak, menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang agar tidak terulang kesalahan yang terjadi di Jakarta. Ia mengingatkan agar pembangunan IKN tidak menimbulkan masalah yang sama di masa depan.
Menyoroti masalah potensi bencana, Novita Wijayanti mengingatkan agar antisipasi diperhatikan. “Kemungkinan bencana, seperti banjir, harus dipersiapkan seawal mungkin agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari,” katanya.
Hamka Kady juga menekankan perlunya menjaga kesetaraan dan menghindari kecemburuan sosial. “Jika pembangunan tidak merata, akan ada ketidakpuasan di masyarakat yang hanya bisa melihat gedung megah tanpa menikmati akses yang sama,” imbuhnya.
IKN Sebagai Simbol pemerataan, Bukan Ketimpangan Baru
Pembangunan IKN diharapkan menjadi simbol pemerataan, bukan justru menambah kesenjangan baru di luar wilayah Jawa. Gubernur Harum menyerukan agar DPR dan kementerian terkait mempercepat alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur di seluruh Kaltim.
Dia menekankan, “Kita tidak bisa berbicara tentang Indonesia Emas jika masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dasar.” Hal ini menunjukkan bahwa IKN harus berdiri di atas dasar yang kokoh.
Momentum pertemuan tersebut sangat penting agar IKN tidak hanya dipandang sebagai proyek elit, melainkan sebagai alat untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia dalam hal pemerataan pembangunan. Kaltim ingin dilibatkan dalam proses tersebut, bukan hanya dijadikan wilayah penyangga yang terlupakan.
