www.teropongpublik.id – Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) di Hotel Novotel Balikpapan menjadi sebuah titik penting dalam upaya memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA. Dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak daerah atas hasil sumber daya alam.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Harum menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Beliau meyakinkan bahwa rakor lebih dari sekadar ajang pertemuan, melainkan sebuah forum perjuangan.
“Kita menginginkan sinergi dalam upaya mencapai keadilan yang hakiki. Ini bukan sekadar soal pembagian hasil, tetapi tentang mengatur keseimbangan fiskal yang selama ini tidak adil bagi daerah yang menopang perekonomian negara,” ujarnya dengan tegas.
Pentingnya Menjaga Keadilan Fiskal di Daerah Penghasil
Gubernur Harum mengungkapkan keprihatinan bahwa sejumlah potensi Dana Bagi Hasil (DBH) masih lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa penjualan hasil tambang sangat berpengaruh namun hasil tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh daerah yang menghasilkannya.
“Ada banyak daerah yang mendapatkan nol persen dari hasil yang mereka kontribusikan. Aktivitas yang dilakukan di daerah kami mestinya bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat,” katanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya redistribusi yang adil dalam pengelolaan hasil SDA.
Dalam pertemuan ini, Harum juga mencatat adanya potensi dari pajak alat berat dan pajak bahan bakar kendaraan yang belum dimanfaatkan secara efektif. “Dengan pengelolaan yang lebih baik, daerah bisa mempunyai kekuatan fiskal yang lebih kuat,” tambahnya.
Dukungan Asosiasi Daerah Penghasil untuk Mewujudkan Keadilan
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Jambi Al Haris, menyampaikan dukungan penuh untuk inisiatif yang diusung oleh Kaltim. Ia percaya bahwa langkah ini penting untuk menangani masalah ketimpangan dalam sistem distribusi pendapatan negara.
“Kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden dan menteri terkait lainnya. Kami ingin agar suara daerah penghasil didengar dan diperhatikan,” tegasnya. Kesatuan suara dari daerah penghasil ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kebijakan pemerintah.
Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dalam memperjuangkan keadilan fiskal. “Kami yakin jika kita bersatu, maka aspirasi kita akan lebih mudah terwujud,” tutupnya dengan optimis.
Komitmen Bersama daera Penghasil untuk Keadilan Indonesia Sentris
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh para pemimpin daerah lainnya dan menghasilkan kesepakatan bahwa prinsip Indonesia Sentris harus diimbangi dengan keadilan fiskal. Komitmen bersama ini ditandai dengan penandatanganan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah bahwa semua daerah penghasil berhak mendapatkan bagian yang adil dari hasil SDA. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi daerah.
Beberapa pemimpin daerah yang hadir dalam rakor tersebut antara lain Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Wakil Gubernur daerah lainnya. Mereka semua sepakat untuk bergandeng tangan demi mencapai tujuan bersama ini.
- Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan
- Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang
- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman
- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo
- Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji
- Kepala Bapenda Kaltim Ismiati
- Perwakilan dari Provinsi Riau dan daerah penghasil lainnya
