www.teropongpublik.id – Gubernur Provinsi Kaltim, Rudy Mas’ud, baru saja mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim dalam sebuah upacara yang berlangsung penuh khidmat. Acara ini diadakan di Pendopo Odah Etam dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting pada tanggal 30 Juni 2025.
Edy Suharto mengambil alih jabatan tersebut dari Felix Joni Darjoko, yang kini telah beralih ke posisi sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan di BPKP Pusat. Pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
Upacara ini menandai komitmen baru dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kaltim, yang sangat diharapkan dapat membawa perubahan positif. Baik Gubernur maupun pihak BPKP memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Peran Strategis BPKP dalam Transparansi Keuangan Daerah
Gubernur Rudy Mas’ud dalam sambutannya menjelaskan bahwa peran BPKP tidak hanya terbatas pada fungsi audit, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP akan menjamin bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Pentingnya pengawasan ini menjadi kunci agar setiap langkah pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Gubernur menekankan bahwa sinergi antara BPKP dan semua pemangku kepentingan daerah harus diperkuat untuk mencapai tujuan bersama.
“Mari kita bersinergi agar pembangunan yang kita jalani tidak hanya terlihat di pusat kota, tetapi juga menjangkau hingga pelosok desa,” ungkapnya dalam acara tersebut. Ini menunjukkan fokus pemerintah yang ingin menjadikan pembangunan lebih inklusif dan merata.
Komitmen Melawan Korupsi dalam Pembangunan Daerah
Di dalam konteks pengawasan, Aryanto Wibowo selaku Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, menunjukkan kekhawatiran terhadap ancaman korupsi yang masih menjadi isu nyata. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Dia menegaskan bahwa BPKP memiliki komitmen untuk mendukung Pemprov Kaltim dalam mengembangkan strategi pengendalian kecurangan. Pihak BPKP ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan individu tertentu.
Sepanjang tahun 2024, BPKP Kaltim telah menyelimuti kinerja yang baik, dengan mencatatkan nilai penyelamatan keuangan daerah yang signifikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa BPKP berperan besar dalam menghindari kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal.
Angka-angka yang Mencerminkan Kinerja BPKP Kaltim
BPKP Kaltim berhasil menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 72,56 miliar pada tahun 2024. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah mencapai Rp 34,8 miliar, memberi dampak positif terhadap pemasukan untuk pembangunan daerah.
Penghematan anggaran juga tercatat signifikan dengan efisiensi pengeluaran yang mencapai Rp 1,42 triliun, menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya berhasil, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk tahun 2025, BPKP terus mempertahankan performa ini, dengan pencatatan yang baik hingga pertengahan tahun.
Data terbaru menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah untuk tahun ini sudah mencapai Rp 2,33 miliar dan efisiensi pengeluaran Rp 11,9 miliar. Angka ini tentunya mencerminkan komitmen BPKP untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Komitmen Terus Dukungan Program Pemerintah Daerah
Di sisi lain, Aryanto menegaskan bahwa BPKP berkomitmen untuk mengawal setiap program yang dicanangkan oleh Pemprov Kaltim, termasuk dua inisiatif penting, yakni Gratispol (pendidikan gratis) dan Jospol (jaringan infrastruktur sosial politik). Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami siap memastikan bahwa program-program ini dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh warga,” ujarnya. Hal ini menunjukkan dukungan penuh BPKP dalam mendukung visi pembangunan yang diusung oleh Pemprov Kaltim.
Peran serta berbagai pihak dalam acara pengukuhan ini, termasuk Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk menjaga integritas tata kelola keuangan dan pembangunan. Dengan kerjasama ini, diharapkan Kaltim dapat meraih kemajuan yang lebih baik.
