www.teropongpublik.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi perhatian besar masyarakat dan pemerintah saat ini. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan kebutuhannya untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang dapat menarik investasi dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur dasar.
Pada tanggal 9 April 2025, Rudy Mas’ud menerima kunjungan dari kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimoeljono. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk membahas anggaran yang diajukan untuk mendukung proyek ambisius ini, yang mencakup berbagai kebutuhan pembangunan.
Dalam rapat kerja yang diadakan pada tanggal 8 Juli 2025, Basuki Hadimoeljono mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun. Usulan ini terjadi di luar pagu indikatif Rp5,05 triliun yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Peningkatan Anggaran OIKN untuk Tahun 2026
Usulan tambahan ini menciptakan diskusi hangat di kalangan legislatif. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2026 mencapai Rp21,18 triliun, jauh melebihi pagu yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.
Total anggaran OIKN untuk periode 2025-2028 yang telah disetujui adalah Rp48,80 triliun. Rinciannya adalah Rp14,40 triliun untuk tahun 2025, Rp17,08 triliun untuk tahun 2026, dan seterusnya hingga 2028.
Ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dengan yang telah disetujuinya ini menimbulkan keprihatinan mengenai rancangan dan perencanaan yang telah dilakukan oleh OIKN. Anggaran yang diminta untuk 2026 ini juga mencakup anggaran yang tidak terduga.
Diskrepansi Anggaran OIKN dan Kementerian Keuangan
Diskrepansi antara pagu anggaran Kementerian Keuangan dan rencana OIKN menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan yang telah dibuat. Anggaran Rp5,05 triliun dianggap tidak memadai untuk menyelesaikan pembangunan yang direncanakan.
Basuki mempertegas bahwa kebutuhan anggaran tambahan ini telah diajukan kepada Menkeu Sri Mulyani. Dalam surat resminya pada 4 Juli 2025, OIKN menjelaskan bahwa tambahan anggaran diperlukan untuk memenuhi berbagai aspek pembangunan di IKN.
Sejumlah poin penting dari permohonan tersebut termasuk pembangunan gedung legistatif dan yudikatif. Selain itu, juga diperlukan hunian untuk pejabat dan ASN serta peningkatan konektivitas infrastruktur.
Pertanyaan dari Anggota DPR Mengenai Anggaran Melebihi Pagu
Pengajuan anggaran yang melampaui pagu menjadi sorotan dari anggota Komisi II DPR. Beberapa anggota mempertanyakan apakah ada penyesuaian skala prioritas dalam rencana tersebut dan bagaimana awal perencanaan tidak mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur investor.
Poin lainnya yang menjadi perhatian adalah sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran jumbo ini. Sejumlah anggota menginginkan kejelasan dan transparansi mengenai bagaimana alokasi anggaran tersebut akan diawasi dan dilaksanakan.
Keberlanjutan proyek ini sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan OIKN menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis ini. Tanpa penjelasan yang memadai, kekhawatiran akan pemborosan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran akan meningkat.
Dinamika Lintas Kementerian dalam Pengelolaan Anggaran IKN
Dinamika antara OIKN dan Kementerian Keuangan serta Bappenas menunjukkan tantangan serius dalam sinkronisasi antar-lembaga. Pengamat tata kelola anggaran mengungkapkan pentingnya transparansi dan pembaruan dalam mekanisme koordinasi lintas kementerian.
Melalui komunikasi yang lebih baik, diharapkan dapat dihasilkan perencanaan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan realita di lapangan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kegagalan dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati.
Penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berkerja sama demi keberhasilan proyek ini. Ini termasuk mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul antara lembaga-lembaga yang terlibat.
Menanti Keputusan Akhir dari Pemerintah dan DPR
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun kini menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan. Efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran akan menjadi kunci bagi keberhasilan proyek ambisius ini.
Di saat yang sama, harapan besar masyarakat pada keberhasilan pembangunan IKN tetap mengemuka. Proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga simbol transformasi Indonesia ke depan.
Dengan anggaran yang realistis dan dukungan dari semua pihak, IKN diharapkan bisa menjadi contoh pembangunan yang tidak hanya efisien tetapi juga berkelanjutan. Ini adalah langkah maju penting bagi Indonesia dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.
