www.teropongpublik.id – JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluarkan instruksi tegas untuk menindak mafia pangan yang merugikan masyarakat. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan pangan negara.
“Saya sudah beri perintah: usut, tindak, sita. Ini menyangkut konstitusi, menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya dengan penuh semangat. Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh kalah dari aksi spekulan yang merusak integritas distribusi pangan.
Dia mengecam praktik-peraktik manipulatif yang terjadi dalam sektor pangan, seperti penimbunan dan penyelundupan bahan makanan. “Setiap hari, masyarakat berjuang untuk mendapatkan bahan makanan yang layak, sementara ada segelintir orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi,” tegas Prabowo.
Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dikuasai dan digunakan untuk kesejahteraan umum. “Saya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kita harus bertindak,” lanjutnya dengan tegas.
Istilah Baru untuk Menanggulangi Aksi Spekulatif dalam Pangan
Presiden Prabowo memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk menggambarkan dampak dari keserakahan segelintir orang yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan rakyat. Konsep ini mencerminkan bagaimana manipulasi dan spekulasi pangan dapat menyebabkan krisis bagi masyarakat.
“Saya ingin bertanya kepada semua, apakah produksi beras ini merupakan hajat hidup orang banyak atau tidak? Satu pertanyaan sederhana, tetapi dengan dampak yang sangat besar,” ujarnya. Dengan tegas, Prabowo menyoroti krisis pangan yang melanda Indonesia meskipun menjadi produsen terbesar minyak goreng di dunia.
Beliau juga menegaskan bahwa aksi penimbunan dan penyelundupan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga negara. Dengan mengandalkan berbagai subsidi, terutama dalam produksi beras, seharusnya stabilitas pangan dapat terjaga.
Namun, kenyataannya berbeda. “Produksi pangan nasional sudah mengandalkan subsidi dari negara, tetapi banyak yang memanfaatkan keadaan ini untuk memperkaya diri sendiri,” ungkapnya. Presiden mengajak semua pihak untuk bersikap tegas dan sadar akan tanggung jawab yang ada.
Pentingnya Kemandirian dalam Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat
Presiden Prabowo menginginkan agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Ia menyebutkan bahwa saat ini, beras subsidi sering kali dijual kembali dengan kemasan premium dan harga jauh lebih tinggi dari harga normal.
“Praktik ini diperkirakan menggerus keuangan negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya. Ini adalah pelanggaran hukum serius yang harus ditindak,” ungkapnya dengan nada kecewa. Tindakan ini dinilai tidak hanya merugikan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, Presiden mengajak masyarakat untuk bersatu melawan mafia pangan. “Kita perlu membangun kesadaran bahwa pangan adalah hak setiap individu, dan tidak ada satu pun yang berhak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya dalam deklarasinya.
Ketegasan dalam penegakan hukum dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Jika tidak ditindak, bukan tidak mungkin alat produksi pangan akan terus dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Peran Masyarakat dalam Mengawasi Ketersediaan Pangan
Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengatasi masalah pangan. Terlibatnya masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan spekulatif menjadi langkah krusial. “Kita perlu membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Prabowo.
Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menindak pihak-pihak yang merugikan. “Setiap laporan dari masyarakat sangat berharga, dan akan menjadi perhatian serius bagi aparat terkait,” tambahnya.
Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pangan dan cara-cara mengenali praktik manipulatif juga menjadi salah satu agenda. “Kita harus menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memilih dan berbelanja, agar tidak terjebak dalam skema penipuan,” ungkapnya.
Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. “Mari kita bersama-sama menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ajak Prabowo, menekankan pentingnya kerja sama.
Masyarakat juga diharapkan lebih kritis dalam menilai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. “Dengan demikian, kita semua dapat berkontribusi pada ketersediaan pangan yang adil dan merata,” tutupnya.
